AD/ART

ANGGARAN DASAR

IKATAN ALUMNI MAGISTER PENDIDIKAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I – NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1: Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Magister Pendidikan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya, disingkat  ILUNI MAPENMAS PPs UPR.

Pasal 2: Waktu

Organisasi ini didirikan pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima dan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3: Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

BAB II – AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 4: Azas

Organisasi berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5: Tujuan

Mempererat tali silaturahmi antar alumni  Magister Pendidikan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya.

Menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kontribusi alumni kepada almamater dan masyarakat.

Mendorong peran serta alumni dalam pengembangan pendidikan nonformal dan masyarakat.

Pasal 6: Fungsi

Sebagai wadah pengembangan potensi dan profesionalisme alumni.

Sebagai mitra strategis program studi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagai media informasi dan jaringan kerja antaralumni dan institusi.

BAB III – KEANGGOTAAN

Pasal 7: Syarat Keanggotaan

Anggota adalah lulusan Program Studi Magister Pendidikan Luar Sekolah / Pendidikan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya.

Pasal 8: Hak dan Kewajiban Anggota

Hak:

Menghadiri rapat dan kegiatan organisasi

Menyampaikan pendapat

Memilih dan dipilih

Kewajiban:

Menjaga nama baik organisasi dan almamater

Mematuhi AD/ART dan keputusan organisasi

BAB IV – ORGANISASI

Pasal 9: Struktur Organisasi

Musyawarah Besar (MUBES)

Pengurus Harian

Divisi-divisi fungsional

Dewan Penasehat

Pasal 10: Musyawarah Besar (MUBES)

Merupakan forum tertinggi organisasi yang diadakan minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 11: Pengurus Harian

Terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang.

BAB V – PEMBIAYAAN

Pasal 12: Sumber Dana

Iuran anggota

Donasi dan sponsor yang tidak mengikat

Kegiatan usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum

BAB VI – PERUBAHAN AD & PEMBUBARAN

Pasal 13: Perubahan AD

Dilakukan melalui Musyawarah Besar dengan persetujuan minimal 2/3 anggota hadir.

Pasal 14: Pembubaran

Organisasi dapat dibubarkan melalui MUBES dengan alasan yang sah dan dengan persetujuan minimal 3/4 dari jumlah anggota.

BAB VII – PENUTUP

Pasal 15: Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

IKATAN ALUMNI MAGISTER PENDIDIKAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I – KEANGGOTAAN

Pasal 1: Tata Cara Menjadi Anggota

Mendaftarkan diri melalui sekretariat atau platform resmi organisasi

Mengisi formulir keanggotaan

Membayar iuran tahunan sesuai ketetapan

Pasal 2: Penghentian Keanggotaan

Atas permintaan pribadi

Melanggar AD/ART

Meninggal dunia

BAB II – TATA KELOLA ORGANISASI

Pasal 3: Pengurus Harian

Ketua Umum: Memimpin organisasi dan mewakili keluar

Sekretaris: Bertanggung jawab dalam administrasi

Bendahara: Mengelola keuangan

Divisi: Komunikasi, Pengembangan SDM, Kerja Sama, dan lainnya sesuai kebutuhan

Pasal 4: Masa Jabatan

Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan.

BAB III – RAPAT & MUBES

Pasal 5: Jenis Rapat

Rapat Harian Pengurus

Rapat Pleno

Musyawarah Besar

Rapat Luar Biasa

Pasal 6: Kuorum

MUBES dinyatakan sah jika dihadiri oleh minimal 50% + 1 dari jumlah anggota aktif.

BAB IV – KEUANGAN

Pasal 7: Iuran dan Pengelolaan Dana

Besaran iuran ditetapkan melalui rapat pleno.

Dana dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun.

BAB V – KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 8: Kode Etik

Setiap anggota wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika organisasi.

Pasal 9: Sanksi

Dikenakan kepada anggota yang melanggar aturan dengan bentuk:

Teguran

Skorsing

Pemberhentian tetap

BAB VI – PENUTUP

Pasal 10: Penutup

ART ini berlaku sejak disahkan dan dapat diubah sesuai mekanisme yang diatur dalam AD